no image

DPR Tak Intervensi Tim Seleksi Anggota KPU

  • admin
  • March 6, 2012

Selasa. Anggota Komisi II DPR Ganjar Pranowo menyatakan substansi Pasal 13 Ayat (5) UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bukan untuk mengintervensi Tim Seleksi Anggota KPU, melainkan untuk mengontrol, mengetahui mekanisme, dan progres setiap tahapan seleksi.

“DPR yang memiliki fungsi pengawasan berhak mengetahui proses itu sehingga tidak terjadi lagi kesalahan seperti pada proses seleksi pemilihan anggota KPU tahun 2008,” kata Ganjar Pranowo saat memberikan keterangan DPR dalam pengujian UU Penyelenggara Pemilu di Mahkamah konstitusi (MK), Senin (5/3).

Politikus dari PDI Perjuangan ini mengungkapkan kesalahan dalam proses pemilihan anggota KPU kala itu, DPR seolah di-”fait accompli” dengan para calon yang akan diuji di DPR berdasarkan hasil seleksi oleh Tim Seleksi.

“Pengalaman rekrutmen anggota KPU 2008 yang kurang ideal, yang dibuktikan kinerja KPU tidak baik, seperti pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (DPT). Makanya saat itu DPR membentuk Panitia Hak Angket DPT lantaran banyaknya warga negara yang tidak terdaftar atau terdaftar secara ganda,” ungkap Ganjar Pranowo.

Menurut dia, norma Pasal 13 UU Penyelenggaran Pemilu sudah jelas, tegas, dan pasti (lex certa) yang mengatur proses seleksi terhadap anggota KPU oleh Tim Seleksi.

Sementara Pasal 15 Ayat (4) khususnya frasa “dalam hal tidak ada calon anggota KPU yang terpilih atau calon anggota KPU terpilih kurang dari tujuh orang bersifat antisipatif terhadap kemungkinan timbulnya peristiwa”.

“Ini merupakan penerapan suatu norma, bukan persoalan konstitusionalitas norma dan tak ada sedikit pun kekaburan hukum atau multifatsir sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945,” tutur Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Demikian pula, hal-hal yang terkait dengan proses seleksi dan pemilihan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 87 Ayat (5), Pasal 89 Ayat (4), (5), (6), dan (7) UU Penyelenggara Pemilu, tambahnya.

“Pasal 87 ayat (5) juga tidak multitafsir, Pasal 89 terkait dengan proses seleksi dan pemilihan anggota Bawaslu sama sekali tidak ada relevansinya dengan Pasal 22 E Ayat (1) sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945,” katanya menegaskan.

Sebagaimana diketahui, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Dekan FH Universitas Andalas Yuliandri, Dosen FH Universitas Andalas Charles Simabura, dan Dosen FH UGM Zainal Arifin Muchtar memohon pengujian Pasal 13 Ayat (5), Pasal 15 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Pasal 87 Ayat (5), Pasal 89 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7) UU Penyelenggara Pemilu.

Pasal-pasal itu mengatur kewenangan DPR yang dapat menolak satu kali nama calon anggota KPU dan Bawaslu yang diajukan pemerintah (Kemendagri) melalui Tim Seleksi (Timsel).

Para pemohon menilai memberikan ruang DPR–yang anggotanya berasal dari Parpol–dalam setiap tahapan seleksi telah memengaruhi dan menghilangkan semangat independensi penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, kata pemohon, pasal-pasal itu dinilai bertentangan dengan Pasal 22 E Ayat (5) dan Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945.(Ant/

Don't be shellfish...Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>